Sisi Gelap Politik Indonesia

Sisi Gelap Politik Indonesia!

“PADA 1970-an awal, sebelum fusi parpol, Ketua Umum PNI M. Isnaeni dibawa T.D. Pardede ke Pulau Samosir. Sejak turun dari kapal setiap orang menyapa Pardede, ‘Horas Katua!’ Isnaeni maklum, siapa tidak kenal Padede, Si Katua!” ujar Umar. “Tapi setelah mereka jauh, sayup-sayup terdengar Isnaeni sapaan ‘Horas Katua!’ di dermaga! Isnaeni melihat ke belakang, ternyata sesama warga disapa ‘katua!’. Dan Pardede nyeletuk, ‘Di sini semua orang mau dipanggil ketua!”

“Huahaha..! Itu parodi hidup realitas politik Indonesia!” Amir terbahak. “Semua mau jadi ketua, parpol berbiak dengan membelah diri! Setiap ada yang ingin jadi ketua, keluar dari partai dan membentuk partai sendiri! Usaha untuk menyederhanakan jumlah parpol lewat electoral treshold gagal, jumlah parpol peserta pemilu malah membengkak kembali!”

“Tumbuhnya parpol baru setiap dekat pemilu bukan masalah utama! Itu ekspresi hak konstitusional warga dalam kebebasan berserikat!” timpal Umar. “Pokok masalah sebenarnya, yang menjadi sisi gelap politik Indonesia, adalah kekuasaan setiap tokoh utama parpol cenderung personalized, selalu bertindak parpol selayak milik pribadi, hingga selama ia masih ada, tidak ada orang lain yang berhak di posisinya! Seleksi kepemimpinan utama pun tak terjadi di parpolnya, mobilitas struktural kader mentok di level embel-embel! Lebih khusus lagi, itu terkait pengamanan dalam penggunaan parpol untuk mengusung sang tokoh pada pemilu presiden!”

“Sisi gelap pertama itu ditopang sisi gelap kedua di balik pemujaan terhadap liberalisasi sejak 1950-an, dalam berpolitik kita tidak memperkecil dan mengesampingkan perbedaan sebagai kenyataan eksistensial bangsa, sebaliknya cenderung mengeksploitasi perbedaan sebagai keunggulan diferensial dalam membangun kekuatan politik baru!” tegas Amir. “Akibatnya bukan saja sistem multipartai yang ultraliberal terus menguat, juga perbedaan-perbedaan makin dipertajam dan ditonjolkan! Kedua sisi gelap itu menyebabkan kalau Amerika Serikat yang negerinya lebih besar cukup dua partai, di negeri kita multipartai pun tidak pernah cukup–setiap dekat pemilu muncul ratusan parpol baru. meski kebanyakan gugur di seleksi awal!”

“Ironisnya, dengan sisi gelap personalized-nya kekuasaan tokoh utama parpol itu, parpolnya dideklarasikan sebagai partai terbuka! Untuk kader sendiri saja tak terbuka kesempatan sama di posisi utama, terbuka untuk apa pula buat orang luar parpolnya?” potong Umar. “Demikian pula dalam penonjolan perbedaan untuk menciptakan keunggulan diferensial, pada praktek politik nyata terbukti orientasinya cuma satu–semua sama saja–kekuasaan untuk diri dan kelompok semata! Sedang massa yang telah mereka kotak-kotakan dalam perbedaan, tidak terwakili kepentingan spesifiknya, sekaligus dibiarkan terus mengasah lebih tajam perbedaan di antara sesama mereka! Konflik horizontal tergesek kepentingan pun lokal kian mudah merebak! Begitulah akibat semua mau jadi ketua!”

H.Bambang Eka Wijaya

http://www.lampungpost.com

Tinggalkan komentar

Filed under BERITA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s